Tata cara pengajuan survei akreditasi pertama kali dan survei ulang Akreditasi KARS

Rumah sakit mengajukan permohonan survei akreditasi yang dikirim melalui email ke survei@kars.or.id atau secara online melalui website : http://www.kars.or.id paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal pelaksanaan yang diajukan oleh rumah sakit.

Surat permohonan survei dilampiri dengan kelengkapan sebagai berikut :

  1. Aplikasi survei yang sudah diisi dan ditandatangani oleh Direktur/Kepala rumah sakit.
  2. Hasil self asessment terakhir,dengan skor minimal 80%
  3. Izin operasional yang masih berlaku
  4. Ijazah dokter atau dokter gigi dari Direktur/Kepala rumah sakit.
  5. Surat pernyataan Direktur/Kepala rumah sakit yang berisi:
    •   Tidak keberatan memberikan akses rekam medis kepada surveior
    •   Tidak meninggalkan rumah sakit selama kegiatan survei berlangsung
    •   Semua tenaga medis sudah mempunyai STR dan SIP.
  6. Daftar tenaga medis yang dilengkapi dengan nomer Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP) dan masa berlakunya
  7. Surat izin pengelolaan air limbah (IPLC) yang masih berlaku

 

 

Advertisements
Posted in Perumahsakitan | Tagged , , ,

Persyaratan Kelayakan Rumah Sakit dilakukan Akreditasi oleh KARS

Setiap rumah sakit dapat mengajukan survei akreditasi kepada Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) bila memenuhi semua kriteria sebagai berikut:

  1. Rumah sakit berlokasi di wilayah Indonesia
  2. Rumah sakit umum maupun rumah sakit khusus untuk semua kelas rumah sakit
  3. Izinoperasionalrumahsakitmasihberlaku
  4. Bila izin rumah sakit sudah habis masa berlakunya, pengajuan permohonan survei bisa dilakukan, bila Dinas Kesehatan meminta syarat perpanjangan izin operasional harus sudah terakreditasi. Untuk itu rumah sakit mengirimkan surat/ persyaratan dari Dinas Kesehatan tersebut ke KARS dan survei dapat dilaksanakan. Hasil survei yang diberikan berupa surat keterangan hasil akreditasi yang dapat dipergunakan untuk mengurus izin operasional. Bila izin operasional sudah terbit, rumah sakit mengirimkan dokumen izin tersebut ke survei@kars.or.id dan Komisi Akreditasi Rumah Sakit akan memberikan sertifikat akreditasi kepada rumah sakit tersebut.
  5. Direktur/Kepala rumah Sakit adalah tenaga medis (dokter atau dokter gigi)
  6. Rumah sakit beroperasi penuh (full operation) dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat secara paripurna selama 24 jam sehari dan 7 hari seminggu.
  7. Rumah sakit mempunyai izin Instalasi Pengelolaaan Limbah Cair (IPLC) yang masih berlaku.
  8. Rumah sakit mempunyai izin pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun yang masih berlaku atau kerjasama dengan pihak ketiga yang mempunyai izin sebagai pengolah limbah bahan beracun dan berbahaya yang masih berlaku dan atau izin sebagai transporter yang masih berlaku.
  9. Semua tenaga medis pemberi asuhan di rumah sakit telah mempunyai Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP)
  10. Rumah sakit melaksanakan atau bersedia melaksanakan kewajiban dalam meningkatkan mutu asuhan dan keselamatan pasien.

Catatan:
Bila dalam kajian persyaratan yang disampaikan tidak memenuhi kriteria 1. sampai dengan 10. maka KARS dapat memutuskan bahwa tidak dilaksanakan survei sampai dengan persyaratan dipenuhi.

Referensi :

Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit Edisi 1, Komisi Akreditasi Rumah Sakit, tahun 2017

Posted in Perumahsakitan | Tagged , , ,

PERSYARATAN AKREDITASI RUMAH SAKIT (PARS) TAHUN 2018

Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit Edisi 1, Komisi Akreditasi Rumah Sakit, tahun 2017

Bagian ini merupakan hal baru dalam pelaksanaan akreditasi rumah sakit di Indonesia, di akreditasi sebelumnya tidak ada persyaratan yang ditetapkan oleh KARS untuk mengikuti akreditasi rumah sakit. Persyaratan ini bukan berarti menghambat rumah sakit untuk mengikuti akreditasi, tetapi mendorong rumah sakit untuk mengikuti peraturan dan perundang-undangan, sehingga akreditasi yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan mutu dan keselamatan pasien dapat dicapai.

Untuk rumah sakit yang akan melakukan akreditasi pertama kalinya, kesesuaian dengan seluruh persyaratan akreditasi rumah sakit dinilai selama survei awal. Untuk rumah sakit yang sudah terakreditasi, kesesuaian dengan persyaratan akreditasi rumah sakit dinilai sepanjang siklus akreditasi, melalui survei lokasi langsung.

This slideshow requires JavaScript.

 

Posted in Perumahsakitan | Tagged , ,

Persyaratan Bangunan Praktek Dokter dan Dokter Gigi

Arsitektur Bangunan

  1. Rancangan tata ruang/bangunan agar memperhatikan fungsi sebagai fasilitas pelayanan kesehatan.
  2. Bangunan harus diselenggarakan sesuai dengan peruntuntukan lokasi yang diatur oleh Rencana tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota dan Rencana tata Bangunan dan Lingkungan yang bersangkutan
  3. Tata Ruang Praktek Dokter mengikuti Peraturan Tata Ruang Daerah

Desain Bangunan

  1. Tata letak ruangan diatur dan dikelompokkan memperhatikan zona infeksius dan non infeksius
  2. Tata letak ruangan pelayanan pada bangunan praktek dokter harus diatur dengan memperhatikan praktek dokter sebagai bangunan fasilitas kesehatan tingkat pertama.
  3. Zona bangunan praktek dokter didasarkan pada privasi kegiatan meliputi : zona publik, zona semi publik dan area privat
  4. Zona bangunan praktek dokter diatur memperhatikan kemudahan pencapaian antar ruang yang saling memiliki hubungan fungsi.
  5. Pencahayaan dan penghawaan yang nyaman dan aman untuk semua bagian bangunan
  6. harus disediakan fasilitas pendingin untuk menyimpan obat obat khusus dengan suply listrik yang tidak boleh terputus
  7. lebar koridor disarankan 2,40 meter dengan langit langit minimal 2,80 meter. koridor sebaiknya lurus, apabila ada perbedaan ketinggian maka menggunakan ram dengan kemiringan tidak melebihi 7 derajat.

Jenis Ruangan

jenis jenis ruangan yang diperlukan dalam praktik dokter

  1. Ruang Pendaftaran Pasien luas ruangan menyesuaikan jumlah petugas jaga dengan perhitungan 3 sd 5 meter persegi per petugas
  2. Ruang Administrasi Rekam Medik Pasien luas ruangan menyesuaikan jumlah petugas jaga dengan perhitungan 3 sd 5 meter persegi per petugas, jenis ruang rekam medik terdiri ruang Arsip Aktif dengan luasan umum
  3. Ruang Tunggu Pasien dan Keluarga dengan perhitungan 1 sd 1,5 meter persegi per orang pengunjung, jadi luas ruang tunggu mengikuti estimasi kunjungan perkegiatan praktek dokter dan dokter gigi
  4. Ruang Pemeriksaan Dokter Umum dengan luas 9 sd 24 meter persegi
  5. Ruang Pemeriksaan dan Tindakan Dokter Gigi dengan luas 20 sd 30 meter persegi dengan memperhatikan ruang gerak petugas, pasien dan peralatan
  6. Ruang Tindakan Dokter dengan luas 9 sd 24 meter persegi
  7. Ruang Promosi Kesehatan, untuk dapat dipergunakan untuk pendidikan dan penyuluhan kesehatan sesuai dengan kebutuhan
  8. Ruang Farmasi, untuk menyimpanan obat obatan emergency dan obat obatan kategori LASA
  9. Ruangan untuk sterilisasi instrumen tindakan
  10. Kamar mandi/WC pasien (laki laki dan perempuan terpisah) dengan luas minimal 2 x 2 meter persegi
  11. Kamar mandi/WC petugas dengan luas minimal 2 x 2 meter persegi
  12. Gudang Umum
  13. Parkir kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk keperluan pasien, petugas dan keluarga pasien

Persyaratan Komponen Bangunan dan Material

Atap

  1. Atap harus kuat terhadap kemungkinan bencana, tidak bocor, tahan lama dan tidak menjadi tempat perindukan vektor
  2. Material atap tidak korosif dan tidak mudah terbakar

Langit langit

  1. langit langit harus kuat, berwarna terang dan mudah dibersihkan.
  2. ketinggian langit langit dari lantai minimal 2,80 meter

Dinding

  1. material dinding harus keras, rata, tidak berpori, tidak menyebabkan silau, kedap air, mudah dibersihakn dan tidak ada sambungan agar mudah dibersihkan.
  2. dinding KM/WC harus kedap air, dilapisi keramik setinggi 150 cm

Lantai

  1. material lantai harus kuat, kedap air, permukaan rata, tidak licin, warna terang, mudah dibersihkan dan dengan sambungan seminimal mungkin

Pintu dan Jendela

  1. lebar bukaan pintu utama minimal 120 cm atau dapat dilalui brankar
  2. pintu khusus KM/WC harus terbuka ke luar dengan lebar daun pintu 90 cm dan bisa untuk disabilitas
  3. material pintu untuk KM/WC harus kedap air

Kamar Mandi/WC

  1. memiliki ruang gerak yang cukup untuk masuk dankeluar oleh pengguna
  2. lantai terbuat dari bahan yang tidak licin dan air buangan tidak boleh menggenang
  3. pintu harus mudah dibuka dan ditutup
  4. kunci kunci dipilih sedemikian sehingga bisa dibuka dari luar jika terjadi kondisi darurat
  5. pemilihan kloses disesuaikan dengan kebutuhan dan kebiasaan pengguna pada daerah setempat

Sistem sistem lain yang perlu diperhatikan :

  1. sistem ventilasi
  2. sistem pencahayaan
  3. sistem sanitasi baik sanitasi air bersih, sanitasi air kotor dan sistem pembuangan limbah infeksius dan non infeksius
  4. sistem kelistrikan
  5. sistem komunikasi
  6. sistem gas medik
  7. sistem proteksi petir
  8. sistem proteksi kebakaran
  9. sistem pengendalian kebisingan
Posted in Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Tagged , , , ,

Persyaratan Lokasi Praktek Dokter dan Dokter Gigi

Geografis

Praktek dokter tidak didirikan di lokasi berbahaya, yaitu :

  1. Tidak di tepi lereng
  2. Tidak dekat kaki gunung yang rawan terhadap tanah longsor
  3. Tidak dekat anak sungai, sungai atau badan air yang dapat mengikis pondasi
  4. Tidak di atas atau dekat dengan jalur parahan aktif
  5. Tidak di daerah rawan Tsunami
  6. Tidak di daerah rawan banjir
  7. Tidak dalam zona topan
  8. tidak di daerah rawan badai dan lain lain

Aksesibilitas untuk jalur transportasi

Praktek Dokter didirikan di lokasi yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dapat diakses dengan mudah menggunakan transportasi umum. Tersedia jalur untuk pejalan kaki dan jalur- jalur yang aksesibel untuk penyandang disabilitas

Kontur Tanah

Kontur tanah mempunyai pengaruh penting pada perencanaan struktur, dan harus dipilih sebelum perencanaan awal dapat dimulai. Selain itu kontur tanah juga berpengaruh terhadap perencanaan sistem drainase, kondisi jalan terhadap tapak bangunan dan lain-lain.

Fasilitas Parkir

Perancangan dan perencanaan prasarana parkir cukup penting karena prasarana parkir kendaraan akan menyita banyak lahan. Kapasitas parkir harus memadai, menyesuaikan dengan kondisi lokasi, sosial dan ekonomi daerah setempat.

Fasilitas Keamanan

Perancangan dan perencanaan prasarana keamanan sangat penting untuk mendukung pencegahan dan penanggulangan keamanan minimal menggunakan Pagar.

Ketersediaan Utilitas Publik

Praktek Dokter sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan membutuhkan air bersih, pembuangan air kotor/limbah, listrik, dan jalur telepon. Pemerintah daerah harus mengupayakan utilitas tersebut selalu tersedia untuk kebutuhan pelayanan dengan mempertimbangkan berbagai sumber daya yang ada pada daerahnya.

Pengelolaan Kesehatan Lingkungan

Praktek Dokter harus menyediakan fasilitas khusus untuk pengelolaan kesehatan lingkungan antara lain air bersih, pengelolaan limbah B3 seperti limbah padat dan cair yang bersifat infeksius dan non infeksius

Kondisi lainnya

Praktek Dokter tidak didirikan di area sekitar Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET).

Posted in Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Tagged , , , ,

Pendirian Klinik Rawat Jalan sesuai Regulasi Kemenkes 2014

Sesuai kaidah regulasi Pemerintah yang diatur dalam Permenkes no 9 tahun 2014 tentang Klinik

  1. Klinik yang dimiliki oleh masyarakat yang menyelenggarakan rawat jalan dapat didirikan oleh perorangan atau
  2. Pemerintah daerah kabupaten/kota mengatur persebaran Klinik yang diselenggarakan masyarakat di wilayahnya dengan memperhatikan kebutuhan pelayanan berdasarkan rasio jumlah penduduk.
  3. Lokasi Klinik harus memenuhi ketentuan mengenai persyaratan kesehatan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
  4. Ketentuan mengenai persebaran Klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku untuk Klinik perusahaan atau Klinik instansi pemerintah tertentu yang hanya melayani karyawan perusahaan, warga binaan, atau pegawai instansi tersebut.

Persyaratan Bangunan Klinik

  1. Bangunan Klinik harus bersifat permanen dan tidak bergabung fisik bangunannya dengan tempat tinggal perorangan.
  2. Ketentuan tempat tinggal perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk apartemen, rumah toko, rumah kantor, rumah susun, dan bangunan yang sejenis.
  3. Bangunan Klinik harus memperhatikan fungsi, keamanan, kenyamanan dan kemudahan dalam pemberian pelayanan serta perlindungan keselamatan dan kesehatan bagi semua orang termasuk penyandang cacat, anak-anak dan orang usia lanjut.

Bangunan Klinik paling sedikit terdiri atas

  1. ruang pendaftaran/ruang tunggu; 
  2. ruang konsultasi; 
  3. ruang administrasi;
  4. ruang obat dan bahan habis pakai untuk klinik yang melaksanakan pelayanan farmasi;
  5. ruang tindakan;
  6. ruang/pojok ASI;
  7. kamar mandi/wc; dan
  8. ruangan lainnya sesuai kebutuhan pelayanan.

Prasara klinik rawat jalan

  1. instalasi sanitasi; 
  2. instalasi listrik; 
  3. pencegahan dan penanggulangan kebakaran; 
  4. ambulans, khusus untuk Klinik yang menyelenggarakan rawat
    inap; dan 
  5. sistem gas medis; 
  6. sistem tata udara; 
  7. sistem pencahayaan; 
  8. prasarana lainnya sesuai kebutuhan.

Penanggungjawab

  1. Penanggungjawab adalah seorang tenaga medis
  2. Penanggung jawab teknis Klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki Surat Izin Praktik (SIP) di Klinik tersebut, dan dapat merangkap sebagai pemberi pelayanan.
Posted in Perumahsakitan | Tagged , , , , ,

Nilai Investasi Dokter Umum yang baru lulus sekadar Praktek Dokter Umum didepan Rumah

Seiring dengan diterbitkannya Permenkes no 46 tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi maka beberapa pelayanan tingkat pertama telah dilakukan proses upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan. Namun yang masih belum diatur adalah ;

  1. Praktek Kebidanan
  2. Praktek Keperawatan
  3. Pelayanan Apotek Mandiri
  4. Dan beberapa praktek nakes mandiri lainnya

Akreditasi Praktek Dokter Mandiri meliputi ;

Kepemimpinan dan Manajemen Praktek Mandiri meliputi ;

  1. Persyaratan perijinan praktek mandiri, harus memenuhi persyaratan lokasi, bangunan dan ruang, prasarana, peralatan dan ketenagaan.
  2. Praktek Mandiri harus memenuhi persyaratan tenaga sesuai dengan pelayanan yang disediakan
  3. Penyelenggaraan praktek dokter mandiri didokumentasikan, dipandu oleh pedoman dan prosedur yang berlaku
  4. Adanya kejelasan hak dan kewajiban pengguna pelayanan
  5. Jika melalukan kerjasama dengan pihak ke 3 maka pihak ke 3 memenuhi standar yang telah ditetapkan
  6. Sarana dan prasarana praktek dokter mandiri harus dipelihara sesuai aturan yang berlaku
  7. Mempunyai sistem pelimpahan tugas pada dokter pengganti
  8. Lingkungan pelayanan memenuhi persyaratan regulasi yang berlaku

Layanan Klinis dan Peningkatan Mutu Dan Keselamatan Pasien

  1. Terdapat proses dan alur pendaftaran sesuai kebutuhan pasien serta didukung sarana dan lingkungan memadai
  2. Kajian Medis dilakukan secara paripurna
  3. Rencana layanan klinis disusun menperhatikan kebutuhan pasien
  4. Rujukan sesuai kebutuhan pasien dan sesuai prosedur
  5. Pelaksanaan layanan dipandu oleh prosedur dan sesuai aturan yang berlaku
  6. Tersedia pelayanan anestesi sederhana dan pembedahan minor
  7. Obat dikelola secara efisien untuk memenuhi kebutuhan pasien
  8. Pendidikan dan penyuluhan kepada pasien mendukung peran pasien sebagai pengambil keputusan
  9. Terdapat kerjasama antaran praktek mandiri dengan pelayanan penunjang diagnostik dan apotik
  10. Pelayanan pasien dicatat dalam rekam medik
  11. Bertanggungjawab menyelenggarakan praktek mandiri sesuai dengan standar
  12. Merencanakan, memonitor dan menilai layanan klinis

Dari beberapa penjelasan diatas sesuai dengan permenkes no 46 tahun 2015, maka menjadi pertanyaan dasar :

  1. Berapa besar investasi dokter dan dokter gigi yang praktek umum pasca mereka lulus pendidikan dokter ? Perlu dilakukan kajian nilai biaya
  2. Berapa jumlah SDM atau tenaga kesehatan lain dan tenaga non kesehatan utk membantu pelaksanaan dokter praktek mandiri ? Jumlah nya akan cukup banyak.
  3. Bagaimana hubungan permenkes no 46 tahun 2015 dengan permenkes no 9 tahun 2017 tentang Apotik, dan permenkes lain yang mengatur pelayanan diagnostik.

Kesimpulan akhir, dokter umum dan baru saja lulus membutuhkan investasi yang besar sekadar untuk praktek didepan rumah.

Referensi :

  1. PMK No. 46 ttg Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Dokter Gigi
  2. Akreditasi Dokter Praktek Mandiri
  3. Pedoman-Pendampingan-Akreditasi-Fktp
  4. Pedoman-Survey-Akreditasi-Fktp
  5. PEDOMAN-PENYUSUNAN-DOKUMEN-AKREDITASI copy
  6. Kurikulum TOT Standar Akreditasi FKTP
  7. PEDOMAN-PENYUSUNAN-DOKUMEN-AKREDITASI

 

Posted in Perumahsakitan | Tagged , , , , , ,