HOSPITAL BY LAW, Upaya Ketahanan Nasional Bidang Kesehatan yang telah Hilang

“ Sejak disahkan Permenkes 755 tahun 2011 tentang Komite Medik dimana Permenkes ini mencabut Kepmenkes 722 tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Hospital by Law dan Kepmenkes 631 tahun 2005 tentang Medical Staf by Law, Pemerintah telah membiarkan terjadinya kekosongan regulasi strategis dibidang perumahsakitan.”

Continue reading

Advertisements
Posted in Perumahsakitan | Tagged , , , , , , ,

Arah Kebijakan Perumahsakitan di Tahun 2019

Latar Belakang dan Permasalahan Pelayanan Kesehatan

Belum optimalnya pemanfaatan kompetensi Fasilitas Kesehatan dikarenakan terjadinya maldistribusi kompetensi fasilitas kesehatan :

  1. sebaran distribusi tenaga kesehatan yang tidak merata
  2. kelas rumah sakit tidak menggambarkan kompetensi yang sebenarnya
  3. kesesuaian rumah sakit dengan kriteria klasifikasi
  4. ketersediaan jumlah dan jenis SDM yang terbatas
  5. pelayanan kesehatan belum optimal

Dasar Peraturan tentang Rumah Sakit di Indonesia diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit terdapat beberapa penjelasan kaitan yaitu :

  1. setiap penyelenggara rumah sakit wajib memiliki izin setelah memenuhi persyaratan.
  2. izin terdiri dari izin mendirikan dan izin operasional
  3. izin mendirikan untuk jangka waktu 2 tahun dan dapat diperpanjang 1 tahun
  4. izin operasional untuk jangka waktu 5 9lima) tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan,
  5. izin RS kelas A, PMA dan PMDN diberikan menteri kesehatan setelah mendapatkan rekomendasi dari dinas kesehatan propinsi (PMA dan PMDN) juga harus mendapatkan rekomendasi dari BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal).
  6. izin RS kelas B diberikan oleh Pemda Propinsi, setelah mendapat rekomendasi dari Dinkes daerah Kabupaten/Kota
  7. izin RS kelas C dan D diberikan oleh pemda Kabupaten / Kota setelah mendapat rekomendasi Dinkes daerah Kabupaten dan Kota.
  8. Ketentuan lebih lanjut mengenai perijinan diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan No 56 Tahun 2014

To be Continue …

Posted in Perumahsakitan | Tagged , , , , , | Leave a comment

Panduan deteksi Kebakaran di Rumah Sakit

BAB I

DEFINISI

Sistem Proteksi Kebakaran

Sistem proteksi kebakaran aktif adalah suatu sistem yang berguna untuk memberitahukan dan atau memadamkan api baik secara manual dan otomatis yang meliputi :

  1. Detektor Asap, Api maupun Panas.
  2. Alarm kebakaran otomatis maupun manual.
  3. Tabung Pemadam / APAR (Alat Pemadam Api Ringan).
  4. Sistem Hidran.
  5. Sistem Springkler

Fire alarm adalah alat untuk mendeteksi adanya api.

Fire Alarm atau alat pendeteksi api merupakan salah satu alat instrument berupa sensor yang dapat mendeteksi nilai instensitas dan frekuensi api dalam suatu proses pembakaran, dalam hal ini pembakaran dalam boiler pada pembangkit listrik tenaga uap. Flame detector dapat mendeteksi kedua hal tersebut dikarenakan oleh komponen-komponen pendukung dari flame detector tersebut. Cara kerja flame detector mampu bekerja dengan baik untuk menangkap nyala api untuk mencegah kebakaran.Kebanyakan cara kerja flame detector untuk mengidentifikasi / mendeteksi api dengan menggunakan metode optik seperti ultraviolet (infrared (spectroscopy dan  pencitraan visual flame). Cara kerja flame detector dirancang untuk mendeteksi penyerapan cahaya pada panjang gelombang tertentu, yang memungkinkan alat ini untuk membedakan antara spectrum cahaya pada api dan sumber alarm palsu.%larm palsu yang dimaksud yang disebabkan oleh adanya petir, radiasi dan panas matahari yang memungkinakan mengaktifkan flame detector. &amun dengan berkembangnya teknologi cara kerja flame detector lebih pandai dalam menangkap percikan api yang dapat menyebabkan kebakaran. Cara kerja Flame detector abad ini dirancang dengan sistem delay selama 10 detik pada detektor ini sehingga mampu mendeteksi sumber kebakaran lebih dini dan memungkinkan tidak terjadi sumber alarm palsu

Continue reading

Posted in Perumahsakitan | Tagged , , , , , , ,

Telaah Peraturan BPJS Kesehatan No 1 Tahun 2018 tentang Penilaian Kegawatdaruratan dan Prosedur Penggantian Biaya Pelayanan Gawat Darurat

Hasil Kajian:

“ Peraturan BPJS No 1 Tahun 2018 merupakan Amanat Perpres No 19 tahun 2016 tentang jaminan Kesehatan Pasal 40 yang merupakan perubahan atas Perpres 12 Tahun 2013, BPJS Kesehatan wajib mengeluarkan Peraturan BPJS Kesehatan tentang penilaian kegawatdaruratan dan prosedur penggantian biaya pelayanan gawat darurat. BPJS Kesehatan telah memerankan tugas pokok dan fungsinya dengan hanya menetapkan kriteria gawat darurat saja dan bukan menetapkan tentang diagnosa kegawatdaruratan “ 

Continue reading

Posted in Perumahsakitan | Tagged , , , , , ,

Kebijakan Cara Penilaian dalam SNARS KARS 2018

 

  1. Pemberian skoring
    • Setiap Elemen Penilaian diberi skor 0 atau 5 atau 10, sesuai pemenuhan rumah sakit pada elemen penilaian (EP)
    • Nilai setiap standar yang ada di bab merupakan penjumlahan dari nilai elemen penilaian
    • Nilai dari standar dijumlahkan menjadi nilai untuk bab
    • Elemen penilaian yang tidak dapat diterapkan (TDD) tidak diberikan skor dan mengurangi jumlah EP

Continue reading

Posted in Perumahsakitan | Tagged , , , , , ,

SEMINAR DAN LOKAKARYA NASIONAL AKREDITASI FKTP TAHUN 2018

PENDAHULUAN

Akreditasi adalah salah satu bentuk upaya peningkatan mutu fasilitas pelayanan kesehatan termasuk untuk pelayanan kesehatan tingkat pertama (FKTP). Di Indonesia upaya ini telah dilakukan sejak tahun 2012 dengan menyusun standar akreditasi dan membentuk Komisi Akreditasi Fasilitias Kesehatan (FKTP) sebagai penyelenggara akreditasi bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan.

Tahap akreditasi meliputi tahap persiapan akreditasi dimana dibutuhkan tim pendamping yang kompeten serta tahap penilaian akreditasi atau survei akreditasi yang membutuhkan tim surveior yang juga harus kompeten.

Untuk meningkatkan dan menjaga kompetensi para surveior dan pendamping maka dibutuhkan penyegaran serta update keilmuan dan keterampilan secara berkala termasuk memahami berbagai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terbaru serta peraturan dan kebijakan nasional yang berlaku. Upaya ini salah satunya dilakukan dengan menyelenggarakan Seminar dan Lokakarya Nasional.

Continue reading

Posted in Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Tagged ,

Instrumen Penilaian SNARS 2018 (update Juni 2018)

KARS telah mengeluarkan instrumen penilaian akreditasi rumah sakit SNARS 2018 edisi 1, penulis melakukan update untuk memperbaiki upload dokumen yang dikesempatan lalu oleh temen temen diminta lebih jelas :

Continue reading

Posted in Perumahsakitan | Tagged , , , , , | 1 Comment