Telaah Peraturan BPJS Kesehatan No 1 Tahun 2018 tentang Penilaian Kegawatdaruratan dan Prosedur Penggantian Biaya Pelayanan Gawat Darurat

Hasil Kajian:

“ Peraturan BPJS No 1 Tahun 2018 merupakan Amanat Perpres No 19 tahun 2016 tentang jaminan Kesehatan Pasal 40 yang merupakan perubahan atas Perpres 12 Tahun 2013, BPJS Kesehatan wajib mengeluarkan Peraturan BPJS Kesehatan tentang penilaian kegawatdaruratan dan prosedur penggantian biaya pelayanan gawat darurat. BPJS Kesehatan telah memerankan tugas pokok dan fungsinya dengan hanya menetapkan kriteria gawat darurat saja dan bukan menetapkan tentang diagnosa kegawatdaruratan “ 

Continue reading

Advertisements
Posted in Perumahsakitan | Tagged , , , , , ,

Kebijakan Cara Penilaian dalam SNARS KARS 2018

 

  1. Pemberian skoring
    • Setiap Elemen Penilaian diberi skor 0 atau 5 atau 10, sesuai pemenuhan rumah sakit pada elemen penilaian (EP)
    • Nilai setiap standar yang ada di bab merupakan penjumlahan dari nilai elemen penilaian
    • Nilai dari standar dijumlahkan menjadi nilai untuk bab
    • Elemen penilaian yang tidak dapat diterapkan (TDD) tidak diberikan skor dan mengurangi jumlah EP

Continue reading

Posted in Perumahsakitan | Tagged , , , , , ,

SEMINAR DAN LOKAKARYA NASIONAL AKREDITASI FKTP TAHUN 2018

PENDAHULUAN

Akreditasi adalah salah satu bentuk upaya peningkatan mutu fasilitas pelayanan kesehatan termasuk untuk pelayanan kesehatan tingkat pertama (FKTP). Di Indonesia upaya ini telah dilakukan sejak tahun 2012 dengan menyusun standar akreditasi dan membentuk Komisi Akreditasi Fasilitias Kesehatan (FKTP) sebagai penyelenggara akreditasi bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan.

Tahap akreditasi meliputi tahap persiapan akreditasi dimana dibutuhkan tim pendamping yang kompeten serta tahap penilaian akreditasi atau survei akreditasi yang membutuhkan tim surveior yang juga harus kompeten.

Untuk meningkatkan dan menjaga kompetensi para surveior dan pendamping maka dibutuhkan penyegaran serta update keilmuan dan keterampilan secara berkala termasuk memahami berbagai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terbaru serta peraturan dan kebijakan nasional yang berlaku. Upaya ini salah satunya dilakukan dengan menyelenggarakan Seminar dan Lokakarya Nasional.

Continue reading

Posted in Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Tagged ,

Instrumen Penilaian SNARS 2018 (update Juni 2018)

KARS telah mengeluarkan instrumen penilaian akreditasi rumah sakit SNARS 2018 edisi 1, penulis melakukan update untuk memperbaiki upload dokumen yang dikesempatan lalu oleh temen temen diminta lebih jelas :

Continue reading

Posted in Perumahsakitan | Tagged , , , , , | 1 Comment

Desain Instalasi Rawat Inap

Konsep desain rawat inap di rumah sakit, konsep kamar normatif nya 1 pasien untuk 1 kamar pasien dengan tujuan ;

  1. Menurunkan potensi penularan infeksi
  2. Meningkatkan kenyamanan selama mendapatkan perawatan
  3. Meningkatkan privasi dan keamanan pasien
  4. Menurunkan level kebisingan ruangan
  5. Menurunkan resiko pasien jatuh
  6. Menurunkan Insiden Kesalahan Transfer Pasien dan Medical Error lain
  7. Meningkatkan kepuasan staf rumah sakit yang bekerja di rawat inap

Continue reading

Posted in Perumahsakitan | Tagged , , , , , , , , ,

Pendirian Klinik di Indonesia

Definisi

Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau spesialistik.

Klasifikasi

  1. Klinik pratama merupakan Klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar baik umum maupun khusus
  2. Klinik utama merupakan Klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik spesialistik atau pelayanan medik dasar dan spesialistik

Kepemilikan Klinik

  1. Klinik yang dimiliki oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah harus didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. Klinik yang dimiliki oleh masyarakat yang menyelenggarakan rawat jalan dapat didirikan oleh perorangan atau badan usaha.
  3. Klinik yang dimiliki oleh masyarakat yang menyelenggarakan rawat inap harus didirikan oleh badan hukum.

Persyaratan

  1. Persyaratan Lokasi :
    1. Pemerintah daerah kabupaten/kota mengatur persebaran Klinik yang diselenggarakan masyarakat di wilayahnya dengan memperhatikan kebutuhan pelayanan berdasarkan rasio jumlah penduduk.
    2. Lokasi Klinik harus memenuhi ketentuan mengenai persyaratan kesehatan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
  2. Persyaratan Bangunan
    1. Bangunan Klinik harus bersifat permanen dan tidak bergabung fisik bangunannya dengan tempat tinggal perorangan. Ketentuan tempat tinggal perorangan tidak termasuk apartemen, rumah toko, rumah kantor, rumah susun, dan bangunan yang sejenis
    2. Bangunan Klinik harus memperhatikan fungsi, keamanan, kenyamanan dan kemudahan dalam pemberian pelayanan serta perlindungan keselamatan dan kesehatan bagi semua orang termasuk penyandang cacat, anak-anak dan orang usia lanjut.
  3. Pembagian Ruangan untuk Klinik Rawat Jalan
    1. ruang pendaftaran/ruang tunggu;
    2. ruang konsultasi;
    3. ruang administrasi;
    4. ruang obat dan bahan habis pakai untuk klinik yang melaksanakan pelayanan farmasi;
    5. ruang tindakan;
    6. ruang/pojok ASI;
    7. kamar mandi/wc; dan
    8. ruangan lainnya sesuai kebutuhan pelayanan.
  4. Untuk Klinik Rawat Inap ditambah :
    1. ruang rawat inap yang memenuhi persyaratan;
    2. ruang farmasi;
    3. ruang laboratorium; dan
    4. ruang dapur;
    5. Jumlah TT paling sedikit 5 dan paling banyak 10
  5. Persyaratan Sarana dan Prasarana
    1. instalasi sanitasi;
    2. instalasi listrik;
    3. pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
    4. ambulans, khusus untuk Klinik yang menyelenggarakan rawat inap; dan
    5. sistem gas medis;
    6. sistem tata udara;
    7. sistem pencahayaan;
    8. prasarana lainnya sesuai kebutuhan.

 Standar Ketenagaan

  1. Penanggungjawab
    1. Penanggung jawab teknis Klinik harus memiliki Surat Izin Praktik (SIP) di Klinik tersebut, dan dapat merangkap sebagai pemberi pelayanan.
    2. Tenaga Medis hanya dapat menjadi penanggung jawab teknis pada 1 (satu) Klinik.
  2. Jumlah Tenaga
    1. Tenaga Medis Klinik Pratama : paling sedikit 2 (dua) dokter dan atau dokter gigi sebagai pemberi pelayanan
    2. Tenaga Medis Klinik Utama : paling sedikit 1 dokter spesialis dan 1 dokter  pemberi pelayanan.
  3. Klinik 24 jam
    1. harus menyediakan dokter dan tenaga kesehatan lain sesuai kebutuhan pelayanan.
  4. Tenaga Laboratorium
    1. Klinik Rawat Jalan tidak wajib memiliki Laboratorium
    2. Klinik Rawat Inap wajib memiliki Laboratorium
  5. Tenaga Farmasi
    1. Klinik rawat jalan tidak wajib melaksanakan pelayanan farmasi. Bila melaksanakan pelayanan farmasi wajib memiliki apoteker yang mempunyai SIPA.
    2. Klinik rawat inap wajib memiliki instalasi farmasi yang diselenggarakan apoteker.dan melayani resep dari dokter Klinik yang bersangkutan, serta dapat melayani resep dari dokter praktik perorangan maupun Klinik lain

Referensi :

  1. Permenkes 9 tahun 2014 tentang Klinik

Continue reading

Posted in Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Tagged , , , , , , ,

Ketentuan Batas Akhir Pengajuan Akreditasi KARS Program Khusus

Dalam Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit (SNARS) edisi 1 2018, KARS mengeluarkan edaran Nomer 926/SE/KARS/IV/2018 tentang Pelaksanaan SNARS edisi 1 sebagai berikut :

  1. Akreditasi Program Khusus akan berakhir pada tanggal 31 Oktober 2018, bagi rumah sakit yang ingin mengikuti akreditasi program khusu dapat mendaftarkan survei akreditasi program khusus sebelum tanggal itu, sedangkan jadual survey akreditasi program khusus akan ditentukan oleh kars.
  2. surveior yang ditugaskan untuk melaksanakan survei remedial/survei ulang dan survei verifikasi berbeda dengan surveior yang ditugaskan pada saat survei akreditasi.
  3. permintaan survei akreditasi tahun 2018 selambat lambatnya dikirimkan permintaannya sebelum 31 Oktober 2018.

berikut link surat edaran KARS Batas Akhir Program Akreditasi Khusus

Posted in Perumahsakitan | Tagged , , , , ,